Badan Publik Tak Siap Jalankan Keterbukaan

Home / Peristiwa / Pusat / Badan Publik Tak Siap Jalankan Keterbukaan

Jakarta, Kompas – Banyak badan publik tak siap menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menjadi penyebab utama tak maksimalnya implementasi undang-undang yang semangatnya untuk mencegah korupsi itu.

Hal ini mengemuka dalam dialog publik dalam rangka memperingati Hari Internasional Hak untuk Tahu dengan tema ”Transparansi, Antisipasi Sengketa Informasi”, Selasa (28/9). Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi Informasi Pusat Ahmad Alamsyah Saragih, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman, serta Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto.

Menurut Ahmad, sejak UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan pada 30 April 2010, banyak sengketa informasi yang terjadi karena badan publik yang tidak paham dan tidak siap. Ada dua hal yang diharapkan dipersiapkan badan publik secepatnya, yaitu penetapan prosedur operasi standar serta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Hayono meminta Komisi Informasi Pusat mempersiapkan sistem pelayanan terbaik. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang cepat dan murah. Menurut dia, roh dari UU KIP itu adalah untuk memperkuat golongan menengah. Dengan terbukanya informasi kepada masyarakat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi lebih nyata.

Ia menyoroti agar pelaksanaan UU KIP tidak malah jadi boros waktu dan uang. Walaupun juga melihat adanya ketidaksiapan badan publik sebagai faktor utama UU No 14/2008 belum maksimal, Hayono mengharapkan masalah sengketa yang terjadi tidak sampai dibawa ke pengadilan. (EDN)

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.