UU KIP dan Akses Informasi Masyarakat Miskin

Home / Analisa / Kolom / UU KIP dan Akses Informasi Masyarakat Miskin
By
In Kolom

AHMAD FAISOL – Alasdair Roberts (2006:1) mendeskripsikan kegiatan public hearing masyarakat Desa Kelwara, negara bagian Rajasthan India meneliti penggunaan dana subsidi penyaluran minyak, gula dan tepung bagi masyarakat miskin desa tersebut. Subsidi itu merupakan program pemerintah setempat membantu akses masyarakat akan komoditi yang sifatnya strategis. Berbekal informasi penggunaan alokasi subsidi yang diminta dari lembaga pemerintah, masyarakat mengecek secara langsung penggunaannya di lapangan. Hasilnya, ditemukan penyimpangan penyaluran subsidi oleh toko-toko yang diberi wewenang oleh pemerintah. Banyak laporan belanja masyarakat yang diklaim ke pemerintah ternyata fiktif.

Gambaran di atas merupakan praktik ideal, akses informasi bermanfaat bagi masyarakat, termasuk yang masyarakat yang paling miskin. Masyarakat Kelwara dapat mengolah dan memanfaatkan informasi yang mereka miliki untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Di sinilah esensi keberadaan akses informasi, memungkinkan masyarakat termasuk kalangan paling terpinggirkan memiliki power/kekuatan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Diskriminasi Akses Informasi

Bagaimana dengan Indonesia? Satu tahun implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ternyata belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Data Komisi Informasi menunjukkan peminta informasi memang didominasi oleh kalangan perorangan. Tapi, latar belakang mereka lebih banyak berasal dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Implikasi kecenderungan di atas adalah masih adanya diskriminasi akses informasi. Dominasi kalangan tertentu dalam meminta dan memanfaatkan informasi membuat adanya praktik keistimewaan bagi mereka dalam mendapatkan informasi. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain yang memiliki UU KIP. Survei Open Society Justice Initiative (OSJI), sebuah lembaga internasional yang concern terhadap persoalan akses informasi menghasilkan gejala yang sama. Ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu untuk mendapatkan akses informasi. Dalam survei yang dilakukan di 14 negara, OSJI menemukan ada keistimewaan bagi kalangan LSM dan jurnalis untuk mendapatkan informasi.

Jika kecenderungandi atas tetap terjadi di Indonesia, berarti UU KIP telah gagal mencapai tujuannya. Undang-undang ini diperjuangkan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun untuk mendobrak kebuntuan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari lembaga-lembaga publik. UU KIP memberi peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan, dengan harapan dapat dimanfaatkan guna menyelesaikan persoalannya. Dengan demikian, tidak ada lagi penguasaan informasi oleh sekelompok orang yang akhirnya dapat memetik keuntungan. Dengan berlakunya UU KIP, diharapkan tidak ada lagi praktik diskriminasi akses informasi.

Praktik akses informasi di lembaga publik selama ini memang melanggengkan praktik diskriminasi akses informasi. Penelitian yang dilakukan Article 19 dan Yayasan TIFA (2010) tentang Kesiapan Implementasi UU KIP di NTT mendeskripsikan secara gamblang bagaimana praktik akses informasi didominasi oleh jaringan yang melibatkan pejabat di lembaga publik dengan kelompok-kelompok di luar. Ada kecederungan pejabat badan publik melayani orang-orang tertentu. Ketika praktik ini berulang terus-menerus, seolah-olah terbentuk jaringan aliran informasi. Praktik seperti ini akan menghasilkan elit-elit informasi, di mana merekalah yang selalu memperoleh informasi dan kemudian memanfaatkannya.

Akses Informasi sebagai Relasi Kuasa

Keberadaan sebuah aturan yang menjamin hak memperoleh informasi memang tidak serta-merta menciptakan keseteraan dalam akses informasi. UU KIP tidak serta-merta akan menciptakan kesetaraan akses informasi di masyarakat. Pengetahuan, pekerjaan, akan menentukan apakah seseorang atau sebuah kelompok dapat memanfaatkan akses informasi yang dimiliki. Ribbot dan Pelluso (2003) secara mendalam menguraikan bagaimana akses memiliki relasi yang erat dengan kekuasaan. Keduanya menempatkan akses sebagai sumber kekuasaan di mana pihak-pihak yang memilikinya dapat memperoleh keuntungan dari kepemilikan akses tersebut. Akses bukan hanya berkutat pada persoalan memperoleh atau menjangkau sesuatu, tapi bagaimana bisa mendapatkan manfaatkan dari sesuatu itu. Siapa yang memiliki informasi dan kemudian dapat memanfaatkannya , hakikatnya dialah yang memiliki akses tersebut.

Akses informasi lebih merupakan kontestasi di antara berbagai kelompok untuk mendapatkan keuntungan/manfaat dari keberadaan informasi. Hasil dari kontestasi ini, Sheila Coronel (2001) menyebutkan adanya jaminan terhadap akses informasi di beberapa negara Asia Tenggara Indonesia, Thailand dan Malaysia justru banyak dinikmati oleh sebagian kelompok khususnya kelompok elite dan menciptakan ketidaksetaraan. Akses informasi pada satu sisi memang mendesentralisasikan kekuasaan ke berbagai kelompok, tapi di sisi lain tidak banyak membantu menciptakan kesempatan yang sama kepada individu dan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi.

Cara pandang ini dapat membantu keluar dari persoalan bagaimana UU KIP dapat mendobrak status quo kepemilikan dan pemanfaatan informasi. Masyarakat, khususnya kelompok terpinggirkan tidak bisa memandang, seluruh amanat dalam UU KIP akan berjalan dengan sendirinya. UU KIP mewajibkan seluruh lembaga-lembaga publik untuk memberi dan melayani permintaan informasi. Itu semua kembali tergantung kepada apakah badan publik yang diberi kewajiban akan melaksanakannya atu tidak. Catatan Komisi Informasi Pusat kembali menunjukkan dari seratus lebih lembaga publik di tingkat pusat, hanya 22 lembaga yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), salah satu amanat dalam UU KIP.

Masyarakat khususnya masyarakat yang terpinggirkan perlu aktif untuk merebut akses informasi dan memanfaatkannya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, peluang yang diberikan oleh UU KIP tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, tapi semua kalangan termasuk masyarakat miskin.

Akses Informasi Kolektif

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link) ketika melakukan edukasi publik pemanfaatan informasi kesehatan di Tangerang, Sidoarjo dan Palu menemukan ada karakter tertentu masyarakat miskin dalam mengakses informasi. Mereka cenderung tidak mau atau berani berurusan dengan lembaga-lembaga publik secara individu. Urusan dengan lembaga-lembaga publik, khususnya lembaga pemerintah dilakukan secara kolektif mengandalkan pemimpin lokal setempat. Pemimpin lokal inilah yang langsung berurusan dengan lembaga publik, sementara anggota masyarakat lainnya menitipkan kebutuhan atau persoalan yang harus diselesaikan.

Pada satu sisi, kecenderungan seperti itu tidak sesuai sepenuhnya dengan apa yang diharapkan oleh UU KIP, di mana akses berbasis pada individu. Tapi, di sisi lain akses informasi secara kolektif dapat dijadikan sebagai basis masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan kemudian bersama-sama memanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan. Akses informasi kolektif dapat menjadi salah satu cara masyarakat miskin untuk menyeimbangkan power dengan pihak lain guna menyelesaikan masalah. Persoalan mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi bagi masyarakat miskin dapat dilakukan dalam kolektifitas.

Memang, masih banyak persoalan yang harus dijawab ke depan. Bagaimana kolektifitas warga ini dapat dibentuk. Apakah kolektifitas ini perlu dilembagakan secara sosial atau dibiarkan terbentuk alamiah. Kemudian bagaimana pengaturan kolektifitas ini agar tidak terjebak menguatkan elit-elit informasi yang ingin didobrak oleh UU KIP. Masih perlu banyak exercise dan terobosan guna memastikan masyarakat miskin mendapat manfaat keberadaan UU KIP. Model pemanfaatan akses informasi secara kolektif dapat menjadi tawaran mendiskusikan praktik UU KIP bagi masyarakat miskin.

Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif Media Link.

Tulisan ini pernah dipublikasikan Jurnal Nasional, 11 Me 2011.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.