UU KIP Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Negara

Home / Peristiwa / Daerah / UU KIP Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Negara
By
In Daerah

BANDAR LAMPUNG— Penerapan Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara atau Badan Publik. Sebab dengan mengumumkan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui kinerja para penyelenggara negara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun dalam acara Penyuluhan dan Penyebaran Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), di Hotel Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Rabu (12/6).

“Keterbukaan informasi bukan lagi kewajiban undang-undang, tapi kebutuhan penyelenggara negara. Ada istilah pencitraan seolah-olah istilah negatif. Tapi kalau yang dicitrakan adalah kinerja, maka UU KIP adalah yang paling tepat untuk pencitraan kinerja penyelenggara negara kepada masyarakat,” papar Aman.

Dirinya mencontohkan beberapa cara yang paling mudah, antara lain isi spanduk dan baliho yang diisi dengan informasi publik yang bermanfaat seperti prosedur pengajuan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), cara mendapatkan bantuan siswa miskin, penggunanan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya.

“Dengan mengubah informasi yang disampaikan di spanduk dan baliho sedikit, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. UU KIP prinsipnya adalah dengan transparansi masyarakat bisa mengetahui bahwa pimpinan daerah bekerja,” tambah Aman.

Hal senada diungkapkan Gubernur Lampung, Sjahroeddin ZP melalui sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Ir. Berlian Tihang, MM. Menurut dia, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang bermanfaat dalam pengembangan pribadi dan lingkungannya.

“Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang berimplikasi terhadap kepentingan publik,” ujarnya.

Acara Penyuluhan dan Penyebaran Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) ini diikuti oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lampung, antara lain utusan dari Kejaksaan Tinggi, Dinas Perhubungan, Pondok Pesantren Hasanuddin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sebagainya.

Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung ini juga menghadirkan narasumber Anggota Komisi Informasi Pusat Ramly Amin Simbolon dan dipandu moderator Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi.

Selain diselenggarakan di Lampung, penyuluhan dan penyebaran SLIP ini juga dilakukan di sejumlah daerah, antara lain Nusa Tenggara Barat , dan Semarang. Hal ini dilakukan agar Badan Publik lebih terbuka kepada masyarakat serta mendorong Badan Publik untuk membuat SLIP dan menata pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.