Warga Miskin Menjadi Tumbal Kebobrokan Sosialisasi JKN

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Warga Miskin Menjadi Tumbal Kebobrokan Sosialisasi JKN

JAKARTA–Pemerintah telah menayangkan iklan pelayanan sosial di televisi tentang Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN). Dalam iklan tersebut Menteri Kesehatan Dr. Nafsiah Mboi menyebutkan bahwa Sistem JKN akan berlaku sejak 1 Januari 2014, namun dalam iklan tersebut tidak disebutkan prosedur sistem yang akan dijalankan oleh pemerintah. Iklan tersebut hanya menyatakan bahwa program JKN akan dijalankan melalui sistem gotong royong dengan slogan “yang kaya bantu yang miskin, yang sehat bantu yang sakit”. Akan tetapi slogan saja tidak cukup untuk bisa menggambarkan dengan detil cara kerja dari program tersebut, sehingga tidak mengherankan bila masih banyak masyarakat yang belum mengerti meskipun sudah pernah melihat iklan tersebut.

Menkominfo sudah diberi tugas untuk mensosialisasikan program JKN namun dari pertemuan diskusi antara Menkominfo, MediaLink, dan perwakilan komunitas dari Porong, Kebumen, Wonosobo, serta Lumajang di Hotel Sofyan Betawi pada Juli lalu, banyak regulasi dari pihak Kemenkes yang belum siap sehingga menghambat proses sosialisasi oleh Menkominfo. Hafni Septiana Nur Endah, perwakilan dari Dirjen Kominfo, Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi menyatakan bahwa “Tugas kita memang sosialisasi. jadi Kominfo memang kerjanya di belakang, jadi setelah menjadi regulasi baru bisa disosialisasikan. Kalau belum jadi regulasi, Kominfo tidak dapat mensosialisasikan”.

Menkominfo baru dapat mensosialisasikan bahwa pelaksanaan JKN ini prinsipnya wajib. Masyarakat yang mampu wajib membayar iuran meskipun seumur hidupnya belum sempat menggunakannya. JKN hanya menyediakan kelas 1, 2, dan 3, tidak ada VIP. Jaminan Kesehatan yang selama ini digunakan masyarakat, yaitu Jamkesmas/Jamkesda, Askes, KJS, dsb akan bertransformasi menjadi SJSN Kesehatan. Untuk tahap awal pemerintah akan meng-cover 90 juta penduduk Indonesia termasuk dengan 16,5 juta penduduk yang menjadi pengguna Askes. Informasi-informasi tersebut belum dapat menjelaskan secara gamblang bagaimana proses program JKN ini bekerja.

“Yang sangat dibutuhkan adalah transparansi informasi. Posisi ketidaktahuan masyarakat akan menindas masyarakat,” ujar Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center. SJSN ini sangat membutuhkan transparansi, lanjut Arif, karena sumber dananya dari berbagai sumber: ada APBD, APBN, pinjaman. Kalau berkaitan transparansi dan akutanbilitas selama ini, pemerintah hanya transparan secara horizontal antara sesama lembaga pemerintah. Yang dibutuhkan adalah transparansi yang bersifat diagonal. “Akuntabilitas yang diagonal ini akan mendorong partisipasi masyarakat, maka program ini harus mempunyai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,” tandasnya.

Program JKN harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) agar semua informasi dapat disalurkan dan disosialisasikan secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataannya penyebaran informasi akan menyebabkan masyarakat kurang mampu lagi-lagi menjadi korban dari keterasingan informasi yang selama ini hanya dikuasai oleh pejabat publik. *

 

 


© MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.