Warga Pasuruan Kidul Menangkan Gugatan KIP

Home / Peristiwa / Daerah / Warga Pasuruan Kidul Menangkan Gugatan KIP
By
In Daerah

KUDUS, suaramerdeka.com - Majelis komisioner pada Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah pada Rabu (18/7) memenangkan gugatan dari salah seorang warga Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Lambang Pribadi kepada termohon, yakni Bupati Kudus, terkait masalah tower komunikasi di tempat tersebut.

Selanjutnya, majelis memerintahkan untuk dapat memberikan informasi seperti yang diminta pemohon meliputi foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO, tanda tangan pemilik sawah dalam radius ketinggian tower serta kopian dari surat keterangan Kades Pasuruan Kidul.

Keterangan Kades yang dimaksud yakni menerangkan salah seorang warga, H Karsinah tidak berhak membubuhkan tanda tanda tangan karena kepemilikan sudah atas nama Mindayati Rustam. ”Nomor register sengketa tersebut yakni 0006/A/V/2012,” kata Lambang Pribadi dalam rilis yang dikirim kepada Suara Merdeka, Jumat (20/7).

Ditambahkannya, sidang pertama digelar pada 25 Mei 2012. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 0008/PTS-A/VII/2012 menyebutkan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang wajib disediakan setiap saat berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ditambahkannya, dari kasus tersebut sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Kudus mau berbenah diri agar lebih transparan dan bersikap terbuka terhadap setiap kebijakan yang diambil. ”Kalau memang tidak ada indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mengapa harus dirahasiakan setiap ada kebijakan baru, akan lebih baik kalau bersikap lebih tranparan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Terpisah Kabag Hukum Pemkab Kudus Suhastuti SH kepada Suara Merdeka dan sejumlah awak publik yang menemui di ruang kerjanya, Jumat (20/7) menyatakan pada prinsipnya Pemkab akan melaksanakan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Teknisnya, pemohon dapat mendatangi Kantor Perizinan Terpadu untuk mendapatkan informasi seperti hasil putusan.

”Gugatan ditujukan kepada Bupati Kudus. Menurut kami ini bukan persoalan menang atau kalah, tetapi kami akan melaksanakan putusan, ada tiga hal yang diminta. Hal pertama yakni foto copy IMB dan HO sudah disampaikan saat persidangan, sedangkan dua lainnya akan diberikan,” paparnya.

Sesuai ketentuan, hal tersebut dapat direalisasikan sepuluh hari setelah diterima salinan putusan. Hingga saat sekarang, pihaknya mengaku belum menerima hal tersebut. ”Kami belum menerima salinan putusannya,” paparnya.

Sumber : www.suaramerdeka.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.