MediaLink

Medialink Monitoring Implementasi Local Open Government Partnership Brebes


Brebes, Local OGP – Medialink selaku Sekretariat Civil Society Organization  – Open Government Partnership di Indonesia bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenerian Luar Negeri melakukan monitoring implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Brebes, merupakan salah satu anggota Local Open Government Partnership sejak tahun 2021.

Kegiatan monitoring diawali dengan dialog pembukaan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negri (Kemenlu), Media Lintas Komunitas (Medialink) dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Rombongan pemerintah pusat dipimpin oleh Maharani Wisnu Putranti merupakan Point of Contact Open Government Partnership di Indonesia. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, diterima oleh Bupati Brebes, Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Sekda Brebes Ir. Djoko Gunawan, M.T., dan seluruh jajaran Kepala Dinas Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab dalam implementasi Local Open Government Partnership di Kabupaten Brebes, Kepala Bapperlitbangda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan beberapa pejabat eselon II dan eselon III lainnya.

Brebes memiliki dua rencana aksi Local Open Government Partnership yaitu Pusat Studi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah dan Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang responsive dan inklusif dengan nama Program Sambang Bansos.

Dalam implementasinya, Tanti Budi Suryani, Senior Program Manager Medialink yang ditunjuk sebagai Independent Monitoring Body oleh Pemerintah Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa, Program klasik gerakan kembali bersekolah berpotensi untuk menjadi contoh nasional, Karena diusulkan oleh Open Government Partnership lokal adalah memadukan gerakan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) yang inklusi, dengan cara memberikan akses pada disabilitas fisik dan mental (orang  berkebutuhan khusus). Namun, mengingat Bupati Brebes pada akhir tahun 2022 akan berakhir masa jabatannya,  maka persoalan yang harus diselesaikan ada dua yakni: Pendanaan yang memadai untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di 2 desa termasuk bagi para penggeraknya, dan Sumber Daya Manusia dari dinas harus lebih bertanggung jawab.

Dana desa pun belum disiapkan untuk mendukung gerakan ini. Surat edaran bupati masih dinilai menjadi kunci menggerakkan desa untuk mengalokasikan dana dapat mendukung akselerasi program ini. Inisiatif Sambang Bansos yang relatif lebih maju dan mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,98 M hasil dari verifikasi dan validasi dari tingkat desa ke Kabupaten.

Sayangnya tidak semua desa melakukan hal ini. Sehingga dari dinas perlu lebih bertanggung jawab melakukan sosialisasi untuk mengoptimalisasikan usul, sanggah dan verifikasi di tingkat musyawarah desa, surat edaran dari Bupati juga dapat menjadi upaya mendorong implementasi program ini.

Sekretariat CSO OGP Laksanakan Diskusi Rancangan Rencana Aksi OGI 2023-2024

Jakarta, OGP Indonesia – Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) selaku sekretariat Civil Society Organization (CSO) Open Government Partnership (OGP) yang di dukung oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia melaksanakan diskusi finalisasi rancangan rencana aksi Open Government Indonesia usulan masyarakat sipil secara hybrid pada tanggal 05 Agustus 2022.

Acara ini dihadiri oleh tiga puluh empat peserta dari sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti PWYP Indonesia, TII, IPC, ICW, Perludem, YLBHI, SAFENet, INFIF, Open Ownership, Asosiasi LBH APIK Indonesia, IJRS, PBHI, Seknas FITRA, YAPPIKA-ActionAid, Suarise Indonesia, AURIGA, Kopel, PATTIRO, Perludem, Tifa Foundation, Mahasiswa UNPAD magang, Sekretariat OGI, PoC OGP Indonesia/Bappenas dan Sekretariat Stranas PK-KPK.

Tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana rencana aksi OGI tahun 2023-2024 merupakan rencana aksi yang partisipatif, transparan dan mempertimbangkan keberlanjutan rencana aksi sebelumnya yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional serta bermanfaat bagi kondisi riil masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa rencana aksi di tahun berikutnya benar-benar ada yang mengawal pelaksanaannya.

Selain itu, sekretariat CSO OGP Indonesia juga menginisiasi lahirnya working group untuk mempermudah pengelompokkan usulan rencana aksi yang akan disusun dan memastikan usulan rencana aksi yang disusun sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip open governement partnership. Ada working group Anti Korupsi & Anggaran, Legal Aid & Access to Justice, Inclusive Public Service, SDA, Lingkungan dan Energi, GEDSI dan Civic Space & Demokrasi.

beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam diskusi ini meliputi: pertama, dari 22 komitmen yang diusulkan berhasil disepakati menjadi 16 komitmen; kedua, rencana aksi OGI tahun 2023-2024 usulan masyarakat sipil meliputi: (1) Peningkatan Akuntabiilitas Program Pembangunan di tingkat Desa; (2) Transparansi Data Anggaran Kementerian/Lembaga; (3) Transparansi data pengadaan barang/jasa, Integrasi dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership; (4) Akuntabilitas New DTKS yang inklusif; (5) Akuntabilitas Program Jaminan Kesehatan Semesta; (6) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender; (7) Penyediaan Akses Digital yang Layak Bagi Difabel; (8) Pengembangan Sistem Data SDA dan Lingkungan; (9) Penguatan Complain Handling Mechanisme khusus Lingkungan; (10) Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perubahan iklim; (11) Mendorong Kerangka hukum untuk memperkuat partisipasi kewargaan; (12) Sistem Integritas Partai Politik; (13) Tata Kelola Data Pemilu Terbuka; (14) Peningkatan Kualitas Layanan terhadap Bantuan Hukum; (15) Akuntabilitas proses peradilan yang aksesible (inklusif dan akomodatif) bagi kelompok rentan (termasuk digitalisasi dan keterbukaannya); dan (16) Mekanisme Pemulihan Korban HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi prioritas Prolegnas; dan ketiga, 16 komitmen yang telah diusulkan akan dipertajam kembali melalui diskusi bersama kementerian dan lembaga pemerintah untuk menjadi program kolaborasi.

 

 

Membingkai Lapindo “Pendekatan Konstruksi Sosial Atas Kasus Lapindo”

Menguak Ketertutupan Kasus Lapindo 

 

Semua berawal dari itikad baik untuk membuka akses informasi atas kasus Lapindo kepada publik luas. informasi adalah publik, begitulah prinsip yang mendasari penerbitan buku bunga rampai ini. usaha mempublikasikan bunga rampai Membingkai Lapindo ini merupakan salah satu usaha untuk menyebarluaskan informasi-informasi tentang kasus Lapindo kepada publik.

Di tahun 2010, Walhi Jatim, LHKI Surabaya dan Posko Korban Lumpur Lapindo melayangkan permintaan informasi tentang penanganan korban lumpur Lapindo pada 13 (tiga belas) badan publik di jawa timur. Ada dua jenis informasi yang ingin dikumpulkan melalui kegiatan tersebut: pertama, informasi untuk pemulihan kondisi sosial, lingkungan, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lain-lain; dan kedua, informasi untuk pencegahan risiko (mitigasi) yang berisi pantauan, identifikasi dan strategi pencegahan resiko seputar semburan lumpur lapindo. Dari ke-13 badan publik tersebut hanya lima yang merespon yaitu: Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo (BPLS), Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Dari lima badan publik tersebut, hanya BPLS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersedia menerima wawancara langsung terkait informasi seputar bencana lumpur, sementara tiga yang lain hanya memberikan data-data sekunder tentang apa yang sudah mereka kerjakan terkait dengan kasus Lapindo. Sekilas, hikmah dari Kegiatan Permintaan Informasi adalah bahwa mengumpulkan, mengelola, mengolah dan mendistribusi informasi belum “menjadi tradisi” dikalangan pejabat-pejabat badan publik (Novenanto, 2010).

Tak jarang mereka terjebak dalam rutinitas administratif-birokratis yang justru mengesampingkan perihal yang secara substansial mendesak untuk segera dibahas dan ditindaklanjuti. Dalam latar sosial semacam inilah habitus informasi publik di Indonesia sedang dibentuk.

 

Unduh Buku:
 

 

 

 

Medialink Bersama INFID Dorong Penguatan Partisipasi Anak Muda dalam Implementasi Local OGP di Indonesia

Jakarta, Open GovWeek – Perkumpulan medialink bersama INFID mendorong penguatan partisipasi anak muda dalam implementasi local Open Government Partnership melalui rangkaian kegiatan Open GovWeek tahun 2022. kegiatan ini dihadiri Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti dan Nana Storada Dwi Martadi dari Asisten II Setda Kota Semarang sebagai daerah yang telah menerapkan Local OGP, Tanti Budi Suryani dan Darwanto dari MediaLink dan Diandra Aruna Mahira perwakilan Child Campaigner serta Denisa Amelia Kawuryan selaku Program Officer SDG’S INFID.

Perjalanan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership) di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 ketika inisiatif ini digagas di tingkat global. Implementasi OGP di tingkat daerah mendapatkan sambutan positif dari pemerintah daerah, terbukti ada 4 jurisdiksi Pemerintah Daerah yang menjadi anggota Local OGP di tingkat Global yaitu: Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Konsorsium Kabupaten Sumbawa Barat+Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dikancah internasional, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Semarang mendapatkan penghargaan dalam OGP Impact Award di tahun 2021, sementara Bupati Brebes mendapat pengakuan dunia menjadi salah satu Pemimpin Perempuan yang cukup berhasil menggerakkan implementasi keterbukaan pemerintah daerah, yaitu menjadi salah satu pembicara di Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership tentang Local OGP di akhir tahun 2021, hadir bersama dengan pemimpin perempuan lainnya dari Bogota dan Catalunya.

Saat membuka kegiatan, Tanti Budi Suryani selaku Program Development Manager Medialink menjelaskan bahwa “Ditingkat global, PBB memiliki harapan pada pemuda untuk jadi bagian dari transformasi di tahun 2030 tentang pengurangan kemiskinan, keterlibatan sosial, kesehatan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Harapan ini penting karena potensi pemuda untuk mengupayakan keadilan antar generasi. Artinya pembangunan saat ini akan mempengaruhi masa depan pemuda. Juga potensi pemuda untuk mengambil bagian dalam transformasi kualitas demokrasi kita yang saat ini dinilai oleh banyak ahli politik dalam kondisi stagnan. OGP di tingkat lokal dengan inovasinya akan dapat mewadahi pelibatan para pemuda ini” ujarnya.

Akselerasi implementasi Kemitraan Pemerintahan Terbuka yang berjalan saat ini telah membuka ruang pelibatan peran anak muda misalnya di Kabupaten Brebes (dan kota Semarang) yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelibatan Pemuda dalam Pembangunan. Hal ini perlu direplikasi di daerah-daerah lain.

Hj. Idza Priyanti menyebutkan “keterlibatan pemuda di sambang bansos untuk verifikasi bantuan sosial agar tepat sasaran dan juga satu data Brebes”

Darwanto menyebutkan bahwa “pemerintah daerah harus melibatkan anak muda (meaningfully co-creation) dalam proses kebijakan sejak perencanaan, sehingga hak-hak anak muda dapat terakomodir”

Sebagai keterwakilan anak muda, Aruna menyebutkan “perlu ada wakil anak muda di OGP, untuk membuka batas-batas antara pemerintah dan anak muda dalam pembangunan di tingkat daerah. karena pemuda adalah pemilik masa depan”.

Nana Storada Dwi Martadi menyebutkan ada tiga peran pemuda di kota semarang yaitu sebagai agen pembaharuan, agen pengaduan yang ikut memberikan pengaduan melalui call center pengaduan masalah publik dan agen informasi.

Denisa Amelia Kawuryan dari INFID selaku moderator menyimpulkan hasil diskusi ini menjelaskan bahwa sudah seharusnya orang muda terlibat dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan jumlah generasi milenial dan generasi z yang mencapai lebih dari 50% populasi Indonesia, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak dasar sehingga orang muda dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk mendorong pembangunan yang maju, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu mendorong institusionalisasi partisipasi dan keterwakilan orang muda dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal, nasional dan global sejak perencanaan dan evaluasi, termasuk melalui kerangka open government partnership.

Respon Working Group Environment, Climate Justice, And Energy Transition Terhadap Pertemuan Pertama G20 ETWG

Jakarta (27/03/2022) – Dalam pembukaannya pada saat konferensi pers pertemuan pertama Energy Transition Working Group (ETWG), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan bahwa perlunya menjamin akses energi bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, teknologi andal, serta pembiayaan untuk sektor energi.

Dengan berakhirnya pertemuan pertama kelompok kerja transisi energi (ETWG), maka maka kelompok kerja C20 untuk Lingkungan, Keadilan Iklim, dan Transisi Energi (ECEWG) akan memberikan respon atas pertemuan tersebut. Respon ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi pertemuan ETWG kedepannya.

ETWG memiliki tiga isu prioritas, yaitu: menjamin aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi pintar & bersih, serta mengedepankan pembiayaan untuk sektor energi. Kelompok kerja kami mendukung dan menyokong ketiga isu prioritas yang diangkat oleh ETWG. ECEWG juga mengafirmasi peran penting Negara anggota G20 dalam mengarahkan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan, baik dalam kebijakan iklim maupun investasi. Meskipun ECEWG mendukung isu yang telah diangkat oleh ETWG, kami merasa masih ada ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam isu-isu berikut:

Pertama, diskusi mengenai penghentian batu bara secara bertahap dan isu mengenai potensi batu bara sebagai aset terdampar belum sepenuhnya menjadi perhatian G20. Dalam rangka menjamin akses energy yang terjangkau, inklusif, berkeadilan, dan juga selaras dengan proteksi keanekaragaman hayati, skema transisi energi harus mempertimbangkan potensi carbon lock-in, serta resiko dan dampak finansial dari batu bara sebagai aset terdampar dikarenakan meningkatnya daya saing energi terbarukan. Penghentian batu bara memiliki dampak sosial seperti hilangnya pekerjaan secara masif, stagnasi ekonomi regional, dan beberapa dampak yang terkait dengan hak asasi manusia dalam komunitas. Resiko tersebut seringkali dibebankan kepada pekerja dan komunitas. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan telah menikmati keuntungan besar dari subsidi yang diberikan dalam industri bahan bakar fosil tanpa memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dan juga penghindaran pajak. Nyatanya, gugatan perusahaan energi ‘kotor’ terhadap negara tidak dapat disahkan, dimana mereka mengajukan klaim untuk kompensasi seiring dengan penerapan kebijakan untuk transisi energy yang menyebabkan aset terdampar. Dengan banyaknya negara yang akan menghentikan penggunaan batu bara, permasalahan serupa dapat timbul lagi, sehingga menjadi hambatan untuk transisi energi.

Kedua, permasalahan mengenai transfer teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan seharusnya menjadi fokus G20. G20 harus membahas rintangan yang dapat menjadi penghalang atau pembatas transfer teknologi, seperti biaya yang mahal untuk beberapa perjanjian mengenai pengadaan teknologi dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Distribusi yang timpang dalam hal kemampuan teknologi antar negara menjadi hambatan dalam mengakselerasi pertumbuhan teknologi hijau di dunia. Salah satu aspek penting dalam pengembangan teknologi adalah membangun kapasitas lokal. Tantangan tersebut tidak konsisten dengan ketetapan yang ada dalam UNFCCC dan juga Paris Agreement mengenai transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Oleh karena itu, kami melihat bahwa negara-negara G20 perlu memfasilitasi proses yang lebih inklusif untuk pengadaan teknologi dan kapasitas teknologi hijau, terutama melalui peningkatan fleksibilitas HaKI untuk produk-produk yang berkaitan dengan lingkungan.

Akhir kata, ECEWG ingin menekankan bahwa karakteristik G20 Indonesia adalah inklusivitas dan representasi yang seimbang. Untuk menjamin inklusivitas dan proses yang demokratis dalam forum G20, ECEWG mendorong kelompok kerja pemerintah agar lebih transparan dan inklusif dalam prosesi pertemuan, dengan menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan prosesi pertemuan dan juga turut serta mengundang engagement groups untuk berpartisipasi dalam pertemuan ETWG. ECEWG akan senang jika ETWG membuka kesempatan untuk berdiskusi bersama membicarakan isu-isu prioritas ECEWG dan ETWG yang bersinggungan dan juga untuk menyampaikan rekomendasi ECEWG yang dapat dipertimbangkan untuk pertemuan ETWG selanjutnya.

 

Signed,

The Environment, Climate Justice and Energy Transition Working Group If you have further inquiries, please contact wgecjet@civil-20.org

Bupati Banggai Komitmen Dukung Partisipasi Masyarakat Sipil di Pemerintahan

Jakarta, OGPNews Indonesia – Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan. hal ini disampaikan saat sambutan kegiatan pendaftaran rencana aksi daerah open government partnership (OGP) lokal Banggai secara online di ruang rapat kantor bupati Banggai, pada jum’at (30/7/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh sekretariat open government Indonesia (OGI) Bappenas, MediaLink, INFID, kepala Bappeda Litbang Banggai dan beberapa pejabat organisasi perangkat daerah kabupaten Banggai lainnya.

Amiruddin Tamoreke mengungkapkan sesuai visi misi kami tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan banggai maju, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal dimana pada misi ke-enam yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sangat bersesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka antara lain partisipatif, transparan, akuntabel dan inklusif.

“kami berterima kasih karena bisa bergabung dengan inisiatif global pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan karena sesungguhnya inilah yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat di daerah kami saat ini” tuturnya.

lebih lanjut, pemerintahan kabupaten Banggai berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintah, menyelenggarakan standar integritas professional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta mencoba untuk meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi yang dapat mendukung keterbukaan, akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Adapun komitmen program rencana aksi implementasi local OGP Banggai tahun 2020-2022 terdiri dari empat rencana aksi yaitu pertama, satu juta satu pekarangan atau pemanfaatan lahan pekarangan secara partisipatif dan inklusi melalui system pertanian terintegrasi, kedua satu data banggai, ketiga pemberdayaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di perkotaan melalui prinsip reduce, reuse dan recycle, dan keempat, aplikasi online untuk pemantauan ibu hamil berkaitan dengan standar pelayanan minimal ibu hamil.

(RLH)

Medialink dan Gebrak Kawal Pendaftaran Rencana Aksi OGP Local Brebes

Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Medialink selaku sekretariat CSO OGP Indonesia bersama Gerakan Pemberantasan Korupsi (Gebrak) Brebes mengawal langsung pemerintah kabupaten Brebes saat melakukan pendaftaran Rencana Aksi daerah Local Open Government Partnership Brebes tanggal 28 Juli 2021.  Pendaftaran ini dipimpin langsung oleh Hj Idza Priyanti SE MH selaku Bupati Brebes yang didampingi oleh Baperlitbangda dan perangkat OPD lainnya di kantor Bupati Brebes.

Adapun dua komitmen program rencana aksi yang didaftarkan adalah program Sambang Bansos yaitu sistem yang dibangun untuk memadankan data penerima bantuan sosial pandemi covid-19 dan program Gerakan Kembali Bersekolah (GBK) yang bertujuan untuk membantu pemerintahan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di kebupaten brebes.

Hj Idza Priyanti SE MH menjelaskan GBK adalah program kerjasama antara Baperlitbangda, Dindikpora, Dinpermades dan forum masyarakat peduli pendidikan (FMPP). lewat advokasi FPMM dilakukan pemberian bantuan kepada anak tidak sekolah dan orang dewasa tidak sekolah untuk kembali bersekolah. sementara pemerintah kabupaten brebes fokus memberikan dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan disekolah formal dan pusat pembelajaran kegiatan masyarakat yang menampung anak tidak sekolah dan orang dewasa tidak sekolah untuk kembali bersekolah.

Lebih lanjut, pemerintah bersama LSM gerakan pemberantasan korupsi (Gebrak) Brebes  berupaya untuk menyediakan data kesejahteraan yang akuntabel melalui implementasi program sambang bansos. “program ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan kepada penerima yang tepat,” katanya.

Prinsip local OGP mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inklusifitas yang sangat relevan dengan misi pembangunan kabupaten Brebes. Dimana pemerintah kabupaten brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam implementasi pelaksanaan program rencana aksi ini, pemerintah kabupaten Brebes akan melibatkan FMPP, Gebrak, media, swasta dan masyarakat brebes yang ada diluar daerah. pemerintah juga mendorong keterlibatan kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan forum anak untuk terlibat aktif didalamnya.

(RLH)

Sumber: http://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/256867/29/07/2021/pemkab-brebes-daftarkan-dua-dokumen-kegiatan-untuk-dipantau-dunia.html

Sambut OGW Global, CSO OGI Laksanakan Webinar Penanganan Pandemi COVID-19

Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Media Lintas komunitas (MediaLink) bersama Ford Foundation kembali berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan open government week (OGW) di indonesia dengan tema transparansi dan akuntabilitas penanganan pandemi dan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari berbagai inisiatif seluruh negara anggota Open Government Partnership (OGP) di dunia dan diselenggarakan secara bersamaan diseluruh dunia selama 3 hari (tanggal 17 sampai 21 Mei 2021).

Di Indonesia, inisiasi OGW dilaksanakan oleh sekretariat Open Government Indonesia (OGI) bersama seluruh organisasi yang bergabung di open government partnership indonesia dan beberapa kementerian/lembaga Negara, civil society Organization (CSO) serta pemerintah daerah yang sudah diterima menjadi anggota baru di local OGP seperti Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Sumbawa Barat dan Kabupaten Banggai.

Darwanto selaku Program Manager MediaLink sekaligus kepala sekretariat CSO OGI menjelaskan ada empat inisiatif yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai anggota local OGP yang merespon kondisi pandemi covid-19 yaitu pertama inisiatif tentang transparansi, integrasi data bansos yang dilakukan oleh kabupaten brebes, kedua inisiatif baik dari Sumbawa barat yang menghadapi pandemi covid-19 dengan program gotong royong, dan ketiga kabupaten banggai yang membangun pasar tani online untuk menghindari kerumunan di masa pandemi covid-19, serta keempat inisiatif kota semarang tentang integrasi satu data kaitannya dengan data vaksinasi.

Djoko Gunawan sekretaris daerah kabupaten Brebes menjelaskan untuk penanganan covid-19 pemerintah telah menganggarkan Rp.100,7 Miliar tahun 2020 dan disiapkan Rp.99 Miliar di tahun 2021 dimana peruntukkannya adalah untuk penanganan covid-19, untuk dukungan vaksinasi, dukungan anggaran kelurahan, INAkes dan belanja kesehatan lainnya dalam rangka penanganan covid-19. Untuk sumber bantuan sosial penerima terdampak covid-19 terdiri dari beberapa sumber yaitu (1) bantuan sosial tunai (BST), (2) bantuan pangan non tunai (BPNT), (3) jaring pengaman sosial (JPS) provinsi dan (4) jaring pengaman sosial (JPS) kabupaten. Dari beberapa sumber anggaran ini dimungkinkan ada anggota keluarga yang akan menerima ganda karena waktu yang mepet dan pemerintah tidak sempat sortir data penerima bansos secara keseluruhan sehingga masih dijumpai beberapa yang overlap.

Lebih lanjut “Kondisi ini kemudian muncul ide untuk melaksanakan proses pemadanan data bansos dengan nama kegiatan SAMBANG BANSOS. Sambang Bansos adalah system yang dibangun untuk pemadanan data penerima bantuan pandemi covid-19 dan sebagai pendukung terciptanya data tunggal kabupaten brebes. Hasil temuan yang dijumpai saat pemadanan data yaitu adanya data ganda, ktp belum online, ketidaksesuaian nama antara ktp dengan data siak dan NIK yang salah atau tidak valid. Implementasi aplikasi sambang bansos yang mensortir data penerima bansos yang bersumber dari APBD senilai Rp.9,5 Miliar untuk penerima berjumlah 47.898 orang telah menemukan adanya koreksi data tidak valid sebanyak 9.916 orang yang memicu adanya penghematan anggaran hingga sebesar Rp.1.98 Miliar” katanya.

Selain itu, perbaikan data terpadu juga dilakukan di SIKS-NG dimana dari 4.507 rumah tangga yang disortir ditemukan data tidak valid sebanyak 1.196 rumah tangga. Jadi dengan system ini kita bisa melacak seseorang mendapatkan bantuan atau belum. Selanjutnya dalam rangka mendukung PKH dan BNPT juga dilakukan pemadanan data sebanyak 17.318 jiwa dan menemukan NIK yang tidak valid adalah sebanyak 1.685 jiwa atau sekitar 10 persen serta DTKS sebanyak 15.619 jiwa dan Non DTKS sebanyak 14.

Sementara Benny Tanaya staf khusus bupati sumbawa barat menyebutkan jauh sebelum pandemi covid-19 melanda dunia pemerintah sumbawa barat telah terapkan pilar ke-2 STBM yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS). Tahun 2018 sudah membiasakan warga untuk CTPS sehingga tahun 2019 sudah tuntas pilar ke-2 100% dan itu dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sumbawa Barat. kegiatan ini dilakukan dengan system gotong royong yang melibatkan TNI, POLRI, BABINSA BABINKANTIBMAS, kader posyandu, sanitarian, dasawisma dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat dengan gotong royong. Program ini ditetapkan melalui Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong. Melonjaknya angka covid-19 tidak serta merta menghilangkan praktik baik yang sudah berjalan ini.

selanjutnya ia menambahkan “ketika Sumbawa Barat menjadi bagian dari local OGP tahun 2020, pemerintah terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah forum yasinan setiap malam jumat dimana warga hadir dalam forum itu untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasi publiknya atau persoalan yang menjadi masalah di masyarakat kepada kepala daerah, DPRD, TNI-POLRI, kepala desa dan stakeholder terkait. di forum itu juga penyelesaian masalahnya ditangani dan dituntaskan dengan baik oleh institusi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Konektivitas terhadap kegiatan kegotongroyongan ini kemudian menjadi satu modalitas yang dianggap sebagai hal yang paling representatif dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19 di Sumbawa barat” katanya.

Disisi lain, Ramli Ramtoko kepala Bappeda kabupaten Banggai menjelaskan adanya inisiasi pasar tani online di kabupaten banggai yang dikolaborasikan dengan star-up lokal karya anak muda kabupaten banggai yang membuat transportasi online “drive”. Keberadaan pasar tani online ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dipasar tradisional. Pasar tani online ini dikolaborasikan dengan transportasi online “drive” agar pasar tani yang ada bukan hanya melayani secara offline tetapi juga melayani secara online dan ini memang rame ketika pada puncak-puncaknya pandemi covid-19. Upaya pemda untuk membatasi penyebaran covid-19 dengan keberadaan ojek online “drive” itu sangat membantu masyarakat untuk memesan dan belanja di pasar tani online ini.

Dalam perkembangannya keberadaan transportasi online ini tidak hanya melayani di wilayah kabupaten banggai tapi sudah merambah di 11 daerah dan ingin menguasai wilayah sulawesi. Hal ini yang kemudian mensupport upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tani online. Selanjutnya keberadaan drive tidak hanya untuk kepentingan pasar tani online tetapi juga untuk kepentingan belanja online lainnya bagi masyarakat. Saat ini mereka sudah bekerja sama dengan hampir 100 lebih UMKM kuliner, pangan didalam kota luwuk yang bisa dipesan oleh masyarakat melalui transportasi online drive ini.

Sementara Mohamad Abdul Hakam kepala dinas kesehatan Kota Semarang menjelaskan bahwa inisiasi satu data dilakukan dalam bentuk system aplikasi penanganan covid-19 “strong” yang memuat laporan kasus covid-19 real time berdasarkan faskes, kemudian disitu juga ada laporan kapolres, data grafik penemuan kasus baru, mapping wilayah kasus covid-19, rencana operasional kegiatan meliputi anggaran covid-19, prokes, data rumah sakit serta data microzonasi. Selain itu, pemerintah kota semarang juga memiliki aplikasi victori yang memuat manajemen vaksinasi lansia, terverifikasi dengan data dukcapil, waktu vaksinasi dikelola oleh faskes dibawah kendali dinas kesehatan dan skrinning mandiri dengan e-Rapuh.

Ia menambahkan bahwa efektifitas vaksin itu ternyata jauh lebih bagus daripada orang yang tidak dilakukan vaksinasi dan menurunkan angka penyebaran dan kematian yang ada dikota semarang. Jadi memang kalau dilihat kasus covid-19 turun dan yang terpapar juga turun stabil karena adanya vaksinasi. Strategi yang dilakukan adalah drive thru malam hari untuk membuat lansia yang ada dikota semarang banyak melakukan vaksinasi, jemput bola ke RT/RW. Jadi kita ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi dan diluar juga dilakukan vaksinasi. Jadi setelah kecamatan sudah selesai balik ke kelurahan sudah selesai dan kemudian turun ke RW-RW.

(RLH)