MediaLink

medialin

Sambut OGW Global, CSO OGI Laksanakan Webinar Penanganan Pandemi COVID-19

by

Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Media Lintas komunitas (MediaLink) bersama Ford Foundation kembali berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan open government week (OGW) di indonesia dengan tema transparansi dan akuntabilitas penanganan pandemi dan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari berbagai inisiatif seluruh negara anggota Open Government Partnership (OGP) di dunia dan diselenggarakan secara bersamaan diseluruh dunia selama 3 hari (tanggal 17 sampai 21 Mei 2021).

Di Indonesia, inisiasi OGW dilaksanakan oleh sekretariat Open Government Indonesia (OGI) bersama seluruh organisasi yang bergabung di open government partnership indonesia dan beberapa kementerian/lembaga Negara, civil society Organization (CSO) serta pemerintah daerah yang sudah diterima menjadi anggota baru di local OGP seperti Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Sumbawa Barat dan Kabupaten Banggai.

Darwanto selaku Program Manager MediaLink sekaligus kepala sekretariat CSO OGI menjelaskan ada empat inisiatif yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai anggota local OGP yang merespon kondisi pandemi covid-19 yaitu pertama inisiatif tentang transparansi, integrasi data bansos yang dilakukan oleh kabupaten brebes, kedua inisiatif baik dari Sumbawa barat yang menghadapi pandemi covid-19 dengan program gotong royong, dan ketiga kabupaten banggai yang membangun pasar tani online untuk menghindari kerumunan di masa pandemi covid-19, serta keempat inisiatif kota semarang tentang integrasi satu data kaitannya dengan data vaksinasi.

Djoko Gunawan sekretaris daerah kabupaten Brebes menjelaskan untuk penanganan covid-19 pemerintah telah menganggarkan Rp.100,7 Miliar tahun 2020 dan disiapkan Rp.99 Miliar di tahun 2021 dimana peruntukkannya adalah untuk penanganan covid-19, untuk dukungan vaksinasi, dukungan anggaran kelurahan, INAkes dan belanja kesehatan lainnya dalam rangka penanganan covid-19. Untuk sumber bantuan sosial penerima terdampak covid-19 terdiri dari beberapa sumber yaitu (1) bantuan sosial tunai (BST), (2) bantuan pangan non tunai (BPNT), (3) jaring pengaman sosial (JPS) provinsi dan (4) jaring pengaman sosial (JPS) kabupaten. Dari beberapa sumber anggaran ini dimungkinkan ada anggota keluarga yang akan menerima ganda karena waktu yang mepet dan pemerintah tidak sempat sortir data penerima bansos secara keseluruhan sehingga masih dijumpai beberapa yang overlap.

Lebih lanjut “Kondisi ini kemudian muncul ide untuk melaksanakan proses pemadanan data bansos dengan nama kegiatan SAMBANG BANSOS. Sambang Bansos adalah system yang dibangun untuk pemadanan data penerima bantuan pandemi covid-19 dan sebagai pendukung terciptanya data tunggal kabupaten brebes. Hasil temuan yang dijumpai saat pemadanan data yaitu adanya data ganda, ktp belum online, ketidaksesuaian nama antara ktp dengan data siak dan NIK yang salah atau tidak valid. Implementasi aplikasi sambang bansos yang mensortir data penerima bansos yang bersumber dari APBD senilai Rp.9,5 Miliar untuk penerima berjumlah 47.898 orang telah menemukan adanya koreksi data tidak valid sebanyak 9.916 orang yang memicu adanya penghematan anggaran hingga sebesar Rp.1.98 Miliar” katanya.

Selain itu, perbaikan data terpadu juga dilakukan di SIKS-NG dimana dari 4.507 rumah tangga yang disortir ditemukan data tidak valid sebanyak 1.196 rumah tangga. Jadi dengan system ini kita bisa melacak seseorang mendapatkan bantuan atau belum. Selanjutnya dalam rangka mendukung PKH dan BNPT juga dilakukan pemadanan data sebanyak 17.318 jiwa dan menemukan NIK yang tidak valid adalah sebanyak 1.685 jiwa atau sekitar 10 persen serta DTKS sebanyak 15.619 jiwa dan Non DTKS sebanyak 14.

Sementara Benny Tanaya staf khusus bupati sumbawa barat menyebutkan jauh sebelum pandemi covid-19 melanda dunia pemerintah sumbawa barat telah terapkan pilar ke-2 STBM yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS). Tahun 2018 sudah membiasakan warga untuk CTPS sehingga tahun 2019 sudah tuntas pilar ke-2 100% dan itu dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sumbawa Barat. kegiatan ini dilakukan dengan system gotong royong yang melibatkan TNI, POLRI, BABINSA BABINKANTIBMAS, kader posyandu, sanitarian, dasawisma dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat dengan gotong royong. Program ini ditetapkan melalui Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong. Melonjaknya angka covid-19 tidak serta merta menghilangkan praktik baik yang sudah berjalan ini.

selanjutnya ia menambahkan “ketika Sumbawa Barat menjadi bagian dari local OGP tahun 2020, pemerintah terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah forum yasinan setiap malam jumat dimana warga hadir dalam forum itu untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasi publiknya atau persoalan yang menjadi masalah di masyarakat kepada kepala daerah, DPRD, TNI-POLRI, kepala desa dan stakeholder terkait. di forum itu juga penyelesaian masalahnya ditangani dan dituntaskan dengan baik oleh institusi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Konektivitas terhadap kegiatan kegotongroyongan ini kemudian menjadi satu modalitas yang dianggap sebagai hal yang paling representatif dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19 di Sumbawa barat” katanya.

Disisi lain, Ramli Ramtoko kepala Bappeda kabupaten Banggai menjelaskan adanya inisiasi pasar tani online di kabupaten banggai yang dikolaborasikan dengan star-up lokal karya anak muda kabupaten banggai yang membuat transportasi online “drive”. Keberadaan pasar tani online ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dipasar tradisional. Pasar tani online ini dikolaborasikan dengan transportasi online “drive” agar pasar tani yang ada bukan hanya melayani secara offline tetapi juga melayani secara online dan ini memang rame ketika pada puncak-puncaknya pandemi covid-19. Upaya pemda untuk membatasi penyebaran covid-19 dengan keberadaan ojek online “drive” itu sangat membantu masyarakat untuk memesan dan belanja di pasar tani online ini.

Dalam perkembangannya keberadaan transportasi online ini tidak hanya melayani di wilayah kabupaten banggai tapi sudah merambah di 11 daerah dan ingin menguasai wilayah sulawesi. Hal ini yang kemudian mensupport upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tani online. Selanjutnya keberadaan drive tidak hanya untuk kepentingan pasar tani online tetapi juga untuk kepentingan belanja online lainnya bagi masyarakat. Saat ini mereka sudah bekerja sama dengan hampir 100 lebih UMKM kuliner, pangan didalam kota luwuk yang bisa dipesan oleh masyarakat melalui transportasi online drive ini.

Sementara Mohamad Abdul Hakam kepala dinas kesehatan Kota Semarang menjelaskan bahwa inisiasi satu data dilakukan dalam bentuk system aplikasi penanganan covid-19 “strong” yang memuat laporan kasus covid-19 real time berdasarkan faskes, kemudian disitu juga ada laporan kapolres, data grafik penemuan kasus baru, mapping wilayah kasus covid-19, rencana operasional kegiatan meliputi anggaran covid-19, prokes, data rumah sakit serta data microzonasi. Selain itu, pemerintah kota semarang juga memiliki aplikasi victori yang memuat manajemen vaksinasi lansia, terverifikasi dengan data dukcapil, waktu vaksinasi dikelola oleh faskes dibawah kendali dinas kesehatan dan skrinning mandiri dengan e-Rapuh.

Ia menambahkan bahwa efektifitas vaksin itu ternyata jauh lebih bagus daripada orang yang tidak dilakukan vaksinasi dan menurunkan angka penyebaran dan kematian yang ada dikota semarang. Jadi memang kalau dilihat kasus covid-19 turun dan yang terpapar juga turun stabil karena adanya vaksinasi. Strategi yang dilakukan adalah drive thru malam hari untuk membuat lansia yang ada dikota semarang banyak melakukan vaksinasi, jemput bola ke RT/RW. Jadi kita ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi dan diluar juga dilakukan vaksinasi. Jadi setelah kecamatan sudah selesai balik ke kelurahan sudah selesai dan kemudian turun ke RW-RW.

(RLH)

5 Pemerintah Daerah di Indonesia Bergabung dengan Kemitraan Global Untuk Mempromosikan Pemerintahan Terbuka

by

 

Jakarta, Indonesia – Lima Pemerintah Kabupaten di Indonesia terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai anggota baru OGP, mereka akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Sekretariat CSO-OGP Indonesia, menyambut baik masuknya lima pemerintah daerah tersebut ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Kepala Sekretariat CSO-OGP Indonesia, Darwanto menyampaikan “Selamat bergabung di Open Government Partnership, sebagai anggota baru di OGP mereka diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi yang sudah ada dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya”.

Sugeng Bahagio, Direktur International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang juga anggota CSO-OGP Indonesia menyampaikan bahwa “Prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan di lima pemerintah daerah tersebut. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan masuknya pemerintah daerah dalam inisiatif OGP Lokal diharapkan menjadi tanda mulainya inisiatif pemerintahan terbuka sebagai sebuah gerakan nasional di mana pemerintah transparan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan negara menjadi lebih akubtabel.

Ahmad Faisol dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang juga sekretarit CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di lima pemerintah daerah tersebut dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Medialink yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 yang mengirimkan Letter of Support.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.

Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat, dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.

 

[ENGLISH] Press Release Sekretariat OGP Local New Member 2020

 

New Members OGP Local

Kabupaten Brebes Bergabung dengan Kemitraan Global, Mempromosikan Pemerintahan Terbuka

by

 

Brebes, Indonesia – Pemerintah Kabupaten Brebes terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Bupati Brebes menyambut baik masuknya Kabupaten Brebes ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Idza Prijanti mengatakan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Darwanto dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) yang juga Sekretariat CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Gebrak yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

Organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan di pemerintahan telah memperjuangkan pendekatan open government di Kabupaten Brebes. Inisiatif tersebut adalah Gerakan Kembali Bersekolah, Keterlibatan Perempuan dalam Kebijakan Desa “Selapanan”, dan Tata Kelola Data Kesejahteraan “SAMBANG BANSOS”. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes berharap dapat meningkatkan upaya ini dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya.

OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.

Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam Kemitraan: “Pemimpin lokal – di pemerintahan dan masyarakat sipil – seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan.

Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Brebes dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.

 

 

[ENGLISH ]Press Release Brebes – OGP Local New Member 2020

New Members OGP Local

 

CSO dampingi 13 daerah gabung Local OGP

by

 

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mengkoordinasikan CSO Indonesia untuk mendampingi beberapa Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pemerintah daerah ini memiliki pengalaman baik dalam implementasi nilai-nilai OGP dan sudah melakukan kolaborasi dengan oragnisasi masyarakat sipil (OMS).

Berdasarkan pemberitahuan dari Komite Seleksi Local OGP ada 13 Pemerintah Daerah yang mengajukan Expression of Interest (EoI) Local OGP yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Siak, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Jember.

Adapun CSO yang memasukkan EoI untuk daerah masing-masing adalah Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), INFID, Solidarity Association for Democracy (SOLUD), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), LSDP SD Inpers, AKATIGA Foundation (Center for Social Analysis), Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen – Civil Society Forum Kebumen, Pattiro Semarang, Transparency Internasional Indonesia, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Indonesia Forum for Budget Transparency of Riau Province – FITRA RIAU).

Selanjutnya adalah Forum Masyarakat Riau Anti Rasuah (Forum Marwah), Perkumpulan Elang, HWDI Lombok Barat (Association of Woman with Disability), Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif); Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI-NTB), Fitra NTB dan Yayasan Zamrud Khatulistiwa (Zamrud Khatulistiwa Foundation). Focus area kebijakannya sangat beragam yang berkaitan dengan isu transparency, antikorupsi, gender, public services, Kesehatan, Pendidikan environment dan open data.

Bagi Pemda dan CSO yang lolos dalam seleksi EoI, maka harus Menyusun Full Application yang harus di submit pada paling lambat pada tanggal 25 September 2020. Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat jika bergabung dengan OGP Local yaitu mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.

Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sektor masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.

Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia terus mengawal proses OGP Local ini. Sehingga diharapkan ke depan, ada beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang lolos dan dapat mewakili Indonesia untuk terlibat aktif dalam inisiatif ini.