MediaLink

5 Pemerintah Daerah di Indonesia Bergabung dengan Kemitraan Global Untuk Mempromosikan Pemerintahan Terbuka

 

Jakarta, Indonesia – Lima Pemerintah Kabupaten di Indonesia terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai anggota baru OGP, mereka akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Sekretariat CSO-OGP Indonesia, menyambut baik masuknya lima pemerintah daerah tersebut ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Kepala Sekretariat CSO-OGP Indonesia, Darwanto menyampaikan “Selamat bergabung di Open Government Partnership, sebagai anggota baru di OGP mereka diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi yang sudah ada dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya”.

Sugeng Bahagio, Direktur International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang juga anggota CSO-OGP Indonesia menyampaikan bahwa “Prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan di lima pemerintah daerah tersebut. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan masuknya pemerintah daerah dalam inisiatif OGP Lokal diharapkan menjadi tanda mulainya inisiatif pemerintahan terbuka sebagai sebuah gerakan nasional di mana pemerintah transparan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan negara menjadi lebih akubtabel.

Ahmad Faisol dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang juga sekretarit CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di lima pemerintah daerah tersebut dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Medialink yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 yang mengirimkan Letter of Support.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.

Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat, dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.

 

[ENGLISH] Press Release Sekretariat OGP Local New Member 2020

 

New Members OGP Local

Kabupaten Brebes Bergabung dengan Kemitraan Global, Mempromosikan Pemerintahan Terbuka

 

Brebes, Indonesia – Pemerintah Kabupaten Brebes terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Bupati Brebes menyambut baik masuknya Kabupaten Brebes ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Idza Prijanti mengatakan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Darwanto dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) yang juga Sekretariat CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Gebrak yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

Organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan di pemerintahan telah memperjuangkan pendekatan open government di Kabupaten Brebes. Inisiatif tersebut adalah Gerakan Kembali Bersekolah, Keterlibatan Perempuan dalam Kebijakan Desa “Selapanan”, dan Tata Kelola Data Kesejahteraan “SAMBANG BANSOS”. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes berharap dapat meningkatkan upaya ini dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya.

OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.

Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam Kemitraan: “Pemimpin lokal – di pemerintahan dan masyarakat sipil – seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan.

Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Brebes dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.

 

 

[ENGLISH ]Press Release Brebes – OGP Local New Member 2020

New Members OGP Local

 

CSO dampingi 13 daerah gabung Local OGP

 

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mengkoordinasikan CSO Indonesia untuk mendampingi beberapa Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pemerintah daerah ini memiliki pengalaman baik dalam implementasi nilai-nilai OGP dan sudah melakukan kolaborasi dengan oragnisasi masyarakat sipil (OMS).

Berdasarkan pemberitahuan dari Komite Seleksi Local OGP ada 13 Pemerintah Daerah yang mengajukan Expression of Interest (EoI) Local OGP yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Siak, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Jember.

Adapun CSO yang memasukkan EoI untuk daerah masing-masing adalah Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), INFID, Solidarity Association for Democracy (SOLUD), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), LSDP SD Inpers, AKATIGA Foundation (Center for Social Analysis), Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen – Civil Society Forum Kebumen, Pattiro Semarang, Transparency Internasional Indonesia, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Indonesia Forum for Budget Transparency of Riau Province – FITRA RIAU).

Selanjutnya adalah Forum Masyarakat Riau Anti Rasuah (Forum Marwah), Perkumpulan Elang, HWDI Lombok Barat (Association of Woman with Disability), Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif); Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI-NTB), Fitra NTB dan Yayasan Zamrud Khatulistiwa (Zamrud Khatulistiwa Foundation). Focus area kebijakannya sangat beragam yang berkaitan dengan isu transparency, antikorupsi, gender, public services, Kesehatan, Pendidikan environment dan open data.

Bagi Pemda dan CSO yang lolos dalam seleksi EoI, maka harus Menyusun Full Application yang harus di submit pada paling lambat pada tanggal 25 September 2020. Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat jika bergabung dengan OGP Local yaitu mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.

Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sektor masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.

Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia terus mengawal proses OGP Local ini. Sehingga diharapkan ke depan, ada beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang lolos dan dapat mewakili Indonesia untuk terlibat aktif dalam inisiatif ini.

Atasi Sengkarut Data Bansos dengan Radar Bansos

Jawa Timur, OGPNews Indonesia – Banyaknya warga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI, Pemkab Jember telah menyiapkan laman yang diberi nama Radar Bansos. Laman itu dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Alamatnya di https://sites.google.com/jemberkab.go.id/dtks2020.

Laman ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan mengetahui informasi seputar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Rudi B. Prakoso, kepala bidang pengembangan smart city, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Jember, Radar Bansos ini merupakan platform yang menyediakan informasi tentang bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemensos RI, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Masyarakat bisa mengakses nama-nama penerima bantuan sesuai yang tercatat di DTKS Kemensos di Radar Bansos. Di sini terdapat data penerima bantuan dari pemerintah pusat yang dikeluarkan Kemensos sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS,” ujar Rudi.

Dengan adanya laman ini, pemerintah desa dan masyarakat dapat mengunduh atau download, mengecek, dan mencetak DTKS 2020 sendiri sesuai kecamatan dan desanya masing-masing.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, pada laman tersebut terdapat penjelasan mengenai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari APBD Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat seperti lansia, cacat berat, duafa, nelayan, buruh tani, tenaga kerja (PHK), PKL, GTT, guru ngaji, insan transportasi, kader posyandu, tukang jagal, dan takmir masjid.

“Tetapi data penerima masih dalam proses pemetaan dan masih akan terus diperbarui (update) sesuai data penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember nanti,” terangnya. Kemudian, di dalam laman itu juga terdapat form pendaftaran yang bisa diakses untuk masyarakat Jember yang perlu mendapat bantuan. Di laman sudah tercantum persyaratan pengajuan bantuan. “Tentu pengajuan ini akan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember,” jelas Rudi.

Tidak hanya form pendaftaran. Di laman tersebut ada form pengaduan yang dapat diakses masyarakat. “Misalnya, memberitahukan siapa saja masyarakat yang dirasa sudah mampu dan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial,” pungkasnya. Kehadiran platform Radar Bansos itu, sangat mengharapkan masyarakat Jember untuk berpartisipasi dengan menyampaikan pelaporan data atau pengajuan data warga yang layak untuk mendapatkan bantuan.

“Semakin tinggi partisipasi masyarakat, akan membuat data kemiskinan menjadi terbarukan. Tentu, dengan proses verifikasi dan validasi, pelaporan maupun pengajuan oleh warga bisa bermanfaat untuk pembangunan di Jember,” pungkasnya.

Hal ini disampaikan pada saat Diskusi Daring “Mengatasi Sengkarut Data Bansos Covid-19 di Jember” yang diadakan oleh Perkumpulan Medialink selaku Sekretariat SC-CSO OGP Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SD Inpers, salah satu CSO di Jember yang concern dalam pemantauan pelayanan public. Hadir dalam Diskusi ini Kepala Dinas Kominfotik, Bappeda, Dinsos, Perwakilan Camat, Perwakilan Paguyuban Desa, dan beberapa CSO yang ada di Kabupaten Jember

Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi dalam sengkarut data bansos covid-19 di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Jember. Dengan modalitas yang cukup kuat di Jember, untuk melakukan pembenahan pada data kesejahteraan sosial, dapat diintegrasikan dengan “Jember Satu Data”.

CSO-OGP Indonesia, bahas Strategi Penyusunan Rencana Aksi OGI

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia, mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, membahas strategi dalam implementasi Open Government Partnership yang ada di Indonesia. Merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sebelumnya, ada beberapa kelemahan yang dihadapi baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun pada masyarakat sipil. Dengan kendala-kendala yang dihadapi, maka CSO menyusun strategi dalam implementasi rencana aksi OGI.

Strategi yang akan dijalankan oleh CSO dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP Indonesia (Medialink) melalui engagement antara Kementerian/Lembaga dengan CSo sejak awal pembahasan rencana aksi. Komunikasi yang intensif antara CSO dan Pemerintah harus dilakukan sejak awal perencanaan. Pembahasan ini juga merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah yang didetailkan pada Rencana Kerja yang ada di Kementerian/Lembaga. Hal ini untuk menjamin, adanya dukungan anggaran dalam setiap implementasi rencana aksi.

Strategi berikutnya, rencana aksi harus merujuk pada program prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, misalnya program 100 janji presiden terpilih yang akan menjadi focus pada pemerintahan ke depan. Rencana Aksi penguatan satu data menjadi salah satu pilihan yang akan dikoordinasikan dengan isu perempuan, isu indigenous, isu layanan public dan isu-isu penting lainnya. Sehingga ke depan, tidak perlu memiliki banyak rencana aksi, namun dalam pelaksanaannya dikawal “dikeroyok” oleh banyak CSO dan Kemernterian/Lembaga.

Saalah satu pendekatan dalam penyusunan rencana aksi, juga melakukan kemitraan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko). Kementerian Koordinator memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam mengkoordinasikan program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga. Hal yang tidak kalah penting, terkait potensi dukungan dari mitra pembangunan pemerintah menjadi salah satu strategi untuk penyusunan renaksi.

CSO-OGP Indonesia, tetapkan kriteria Renaksi OGI 2018-2020

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, menetapkan
kriteria rencana aksi OGI untuk tahun 2020-2022. Sesuai dengan hasil evaluasi, kriteria yang
akan diusulkan kepada pemerintah bahwa rencana aksi OGI ke depan harus memenuhi
kriteria ini. Adapun kriteria yang dimaksud pertama adanya komitmen yang sama kuat
antara CSO dan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan rencana aksi. Tanpa adanya
komitmen yang kuat antara CSO dan Pemerintah, maka rencana aksi akan menemukan
kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Kriteria kedua bahwa rencana aksi harus berkaitan dengan nilai-nilai OGP yaitu transparan,
partisipasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan nilai inklusif. Sehingga
dalam penyusunan rencana aksi harus berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Kriteria ketiga
adalah harus cukup spesifik dan mudah terukur. Semakin spesifik, semakin lebih baik
penilaian pada rencana aksi.

Kriteria keempat berkaitan dengan dampak dari implementasi renaksi. CSO menyepakati,
usulan rencana aksi yang akan diusulkan berikut harus memiliki dampak yang
transformative. Artinya, rencana aksi yang dilaksanakan secara bersama dapat memiliki
dampak yang luar bisa dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh warga.
Empat kriteria inilah yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Sekretariat OGI
untuk menjadi bahan pertimbangan. Sehingga usulan rencana aksi yang tidak memenuhi
kriteria tersebut, untuk tidak ditetapkan sebagai rencana aksi, agar dalam implementasinya
lebih focus pada masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh public.

CSO-OGP Indonesia, evaluasi Renaksi OGI 2018-2020

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan. Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering. Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, melakukan evaluasi pada implementasi rencana aksi OGI 2018-2020. Dalam pembahasan ini sesuai dengan hasil evaluasi bersama tentang efektifitas implementasi rencana aksi OGI. Catatan bersama masyarakat sipil terkait implementasi rencana aksi sebelumnya memberikan catatan beberapa hal. Komitmen di kementerian/Lembaga dinilai masih kurang, indikatornya rencana aksi OGI yang ada di Kementerian/Lembaga masih hanya sebagai kegiatan rutin yang ada di instansi tersebut.

Evaluasi berikutnya adalah terkait, kurangnya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk implementasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Rencana Aksi yang dijalankan, pelaksanaan di daerah sangat tergantung dari dukungan Kemendagri, karena yang memilikikan kewenangan secara structural dalam memberikan instruksi kepada Pemerintah Daerah. Ada beberapa rencana aksi memiliki kendala dalam implementasinya, seperti Rencana Aksi pada “Akuntabilitas Data PBI”. Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dapat memaksa kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk data kepesertaan PBI melalui mekanisme yang sudah disiapkan oleh Kemensos yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Hal ini, karena Kemensos tidak memiliki kewenangan untuk memerintah Pemerintah Daerah.

Seangkan evaluasi lainnya adalah terkait pola komunikasi antara CSO yang mengawal rencana aksi dengan Kementerian yang melaksanakan Renaksi. Ko-kreasi hanya terjadi pada saat penyusunan rencana aksi, namun dalam implementasinya Kementerian/Lembaga tidak melibatkan CSO. Begitu juga berkaitan dengan penurunan indicator capaian rencana aksi yang diturunkan oleh pihak Kementerian/Lembaga tanpa ada persetujuan dulu dari Kementerian/Lembaga.

Hasil evaluasi ini, akan menjadi rujuakan dalam penyusunan rencana aksi OGI pada periode 2020-2022 yang sudah mulai disusun oleh masing-masing CSO. Usulan renaksi dari CSO, akan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP Indonesia yaitu Medialink, dengan menyiapkan “template” yang akan segera dikirimkan ke jaringan CSO.