Hak Warga yang Terabaikan

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Hak Warga yang Terabaikan

BESUKI-Rangkaian kegiatan Akses Informasi Berbasis Komunitas kali ini mengadakan musyawarah dengan warga. Catur dalam musyawarah kali ini mengungkapkan hak-hak warga korban Lapindo yang sampai saat ini belum terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan hak warga korban lapindo ini akan dirumuskan sendiri oleh warga. Pemilihan Besuki sebagai salah satu pelaksanaan dari program ini dikarenakan intensitas pertemuan beberapa teman memang paling sering terjadi di Besuki. Meskipun demikian, menurut Catur, untuk tempat lain misalnya Siring dan Renokenongo akan juga diundang dalam program ini. Ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi warga di desa tersebut relatif sama.

Dalam kesempatan ini Catur juga mengungkapkan tentang pengalaman Novi dalam memanfaatkan SKTM ketika sakit. Novi dalam hal ini beberapa kali telah memfasilitasi dan mendampingi beberapa warga korban lumpur Lapindo dalam menggunakan SKTM. Lebih lanjut, Catur menjelaskan beberapa waktu yang lalu, jika ada kasus warga yang menggunakan SKTM tidak dilayani dengan baik oleh RSUD Sidoarjo, yang mana kemudian menyebabkan pasien tersebut terlantar dan meninggal dunia.

Di sisi lain terkait dengan SKTM tersebut, pemeberitaan Jawa Pos sungguh mengejutkan. Dalam pemberitaan tersebut, Jawa Pos menurunkan berita bahwa per tanggal 1 September, SKTM yang dimiliki oleh warga yang kurang mampu tidak lagi berlaku. Catur menekankan jika memang seperti apa yang diberitakan oleh Jawa Pos, maka seharusnya wargalah yang lebih aktif untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Jika memang saja pemberitaan tersebut benar, maka kebijakan alternatif apa yang digunakan untuk mengganti kebijakan SKTM yang dihapus tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya yang ikut dalam program Jimpitan Sehat yang diikuti oleh ibu-ibu warga Besuki.

Setelah Catur selesai membuka musyawarah malam itu, Mujtaba menyampaikan juga tentang arti penting dari akses informasi. Akses informasi yang ditekankan tidak hanya pada isu-isu demokrasi semata, tetapi juga permasalahan lain yang dirasa warga penting. Dalam kesempatan ini Mujtaba yang juga biasa akrab dipanggi Taba, menjelaskan bahwa acara keesokan harinya diharapkan mampu memunculkan gagasan-gagasan program yang berasal dari warga sendiri. Sementara itu untuk media penyebaran informasi, menurutnya, bisa menggunakan media alternatif yang selama ini telah dimiliki warga, mulai dari radio komunitas, blog, social media dan lain sebagainya.

Catur menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan di Besuki ini nantinya akan juga bermanfaat untuk desa-desa sekitar. Maka kemudian, untuk mewujudkan hal itu ia menegaskan perlu adanya diskusi yang lebih rutin dalam memetakan strategi apa yang nantinya akan digunakan. Sementara itu di sisi lain, Catur juga mengakui bahwa isu Lapindo saat ini memang mengalami penurunan. Ia juga mengakui bahwa beberapa media saat ini terjadi semacam “kehabisan akal” untuk memberitakan Lapindo dari sisi mananya. Sehingga dari kondisi yang demikian, rasanya berdiskusi dengan rekan-rekan media menjadi satu kebutuhan tersendiri untuk mengangkat kembali isu-isu Lapindo yang semakin tenggelam. Catur juga sedikit memaklumi kondisi media terkait dengan ketertarikan isu yang hanya menitikberatkan pada masalah ganti rugi.

Setelah Catur menjelaskan demikian, dilanjutkan Taba yang menjelaskan tentang tugas dari teman-teman yang ada di Besuki sendiri, Surabaya dan Jakarta. Untuk teman-teman yang ada di Surabaya diarahkan agar lebih memperkuat pada basis media, dan menjelaskan kepada media bahwa pengabaian hak-hak korban lumpur Lapindo tidak hanya masalah ganti rugi semata, tetapi juga masalah pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sementara untuk teman-teman yang ada di Jakarta, akan mencoba untuk membangun jejaring dengan lembaga-lembaga lainnya.

Menurut warga, salah satunya apa yang dituturkan oleh Cak Rokhim, menuturkan bahwa ada banyak hak warga korban lumpur yang terabaikan. Ini terjadi misalnya pada aspek pendidikan yang meski sudah ada dana BOS, akan tetapi wali murid masih dikenakan biaya pendidikan. “Buku…itu sama sekali tidak tersentuh. Sehingga tiap tahun setiap wali murid harus membeli buku tersebut,” tutur Rokhim. Tidak kalah penting dari permasalahan tersebut adalah aspek kesehatan yang sangat terabaikan, terlebih dengan tidak lagi berlakunya SKTM. Sementara itu pada pelayanan pemerintahan desa juga mendapatkan sorotan dari warga. “Warga itu kalau ada urusan di desa itu seolah-olah dijadikan komoditi gitu loh,” lanjutnya. Di sisi lain, warga juga cenderung tidak mau ambil pusing atas praktik yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut. Masalahnya, warga banyak yang tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah hak yang bisa mereka dapatkan secara gratis.

(Cc) : MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.